Ingin tahu lebih jauh asal usul kabupaten bagian timur dari Provinsi Lampung? Mari simak perjalanan sejarah Kabupaten Lampung Timur dalam uraian di bawah ini.
Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibukota Sukadana. Luas wilayahnya adalah 5.325,03 kilometer persegi.
Lampung Timur memiliki potensi untuk lebih bisa dikembangkan dan menarik banyak investor. Terlebih wilayahnya didukung infrastruktur memadai, seperti adanya jalan Lintas Timur yang menghubungkan Sumatera dengan Jawa. Lantas bagaimanakah sejarah Kabupaten Lampung Timur ini awalnya?
Sejarah Kabupaten Lampung Timur Masa Pendudukan Belanda
Pada masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda, wilayah Lampung Timur adalah wilayah Onder Afdeling Sukadana, yang dikepalai oleh seorang controller (orang Belanda) dan dibantu oleh seorang Demang (orang Indonesia).
Wilayah Onder Afdeling sendiri terbagi dalam tiga wilayah distrik, yaitu Onder Distrik Sukadana, Onder Distrik Labuhan Maringgai, dan Onder Distrik Gunung Sugih.
Setiap Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yang dalam pelaksanaan tugasnya mengkoordinir Pesirah (kepala pemerintahan marga / adat pada masa kolonial Belanda). Setiap Distrik terdiri dari empat marga.
Onder Distrik Sukadana terdiri dari marga Sukadana, Tiga, Nuban, dan Unyai Way Seputih. Onder Distrik Labuhan Maringgai terdiri dari marga Melinting, Sekampung Ilir, Sekampung Udik, dan Subing Labuan. Sementara Onder Distrik Gunung Sugih terdiri dari marga Unyi, Subing, Anak Tuha, dan Pubian. Saat ini Onder Distrik Gunung Sugih merupakan Kabupaten Lampung Tengah.
Sejarah Kabupaten Lampung Timur Pada Masa Pendudukan Jepang
Sejarah Kabupaten Lampung Timur pada masa pendudukan pemerintah Jepang, dimulai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di wilayah Gunung Sugih (Lampung Tengah).
Ketahui juga » Sejarah Kabupaten Lampung Tengah Sejak Mulai Terbentuk
Saat itu Lampung Tengah adalah wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi lagi dalam bun shu, marga, dan kampung. Wilayah Bun shu dipimpin oleh seorang Bun Cho, marga dipimpin oleh seorang marga Cho, dan kampung dipimpin oleh kepala kampung.
Setelah Kemerdekaan Indonesia
Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa pendudukan Jepang pun berakhir saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Melalui Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, pemerintah mengganti Bun Sho Metro menjadi Kabupaten Lampung Tengah. Bupati pertamanya adalah Burhanuddin (1945-1948).
Pemerintahan marga juga dibubarkan dan diganti dengan pemerintahan Negeri, yang dikepalai oleh Kepala Negeri. Pada masa pemerintahan ini ada 9 Negeri di Lampung Tengah, yang 5 di antaranya masuk wilayah Lampung Timur saat ini, yaitu Negeri Pekalongan, Sribawono, Sekampung, Sukadana, dan Labuhan Maringgai.
Penghapusan Sistem Pemerintahan Negeri
Karena ketidakserasian dengan pemerintah di Kecamatan, tahun 1972 Gubernur Dati I Lampung mengambil kebijakan bertahap untuk menghapus sistem pemerintahan Negeri.
Dengan itu, maka Kepala negeri yang habis masa jabatannya tidak lagi diangkat. Dan hak serta kewajiban pemerintah Negeri dialihkan ke pemerintah Kecamatan setempat.
Untuk membantu tugas dan pelayanan pemerintah di wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah bagian timur, maka dibentuk wilayah kerja pembantu di daerah Sukadana berdasarkan UU No. 12 tahun 1999.
Selanjutnya pada tahun 1999, wilayah pembantu Sukadana diubah menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 Kecamatan definitif serta 13 Kecamatan pembantu.
Bupati Lampung Timur mengeluarkan keputusan No. 19 tahun 2001 dan No. 06 tahun 2002. Sehingga jumlah desa definitif dan persiapan menjadi 232 desa. Kemudian keputusan No. 13 tahun 2003 tentang perubahan status 5 desa menjadi kelurahan, yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Sukadana, Mataram Marga, dan Negara Nabung.
Kini jumlah kelurahan di Kabupaten Lampung Timur adalah 241, yang terdiri dari 5 kelurahan, 227 desa definitif, dan 9 desa persiapan.
Baca juga » Kodim Lampung Timur Resmi Berdiri di Penghujung Tahun 2018
Demikianlah pembahasan mengenai sejarah Kabupaten Lampung Timur yang telah dimulai sejak masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Semoga ulasan ini bisa menambah pengetahuan sejarah Anda.
